Jumat, 30, 07, 2021

Diancam Karena Tambang

-

Berita Baru Jatim, Pamekasan – Jelang tengah malam 19 Juni lalu, saat nongkrong di kontrakannya, Lutfi menerima ‘salam’ dari salah seorang teman dekatnya. Salam itu datang dari salah satu preman tambang. Ketua Cabang PMII Pamekasan ini, tersenyum menanggapi ‘salam’ yang berisi ancaman pembunuhan itu. “Bukan yang pertama,” ujar Moh. Lutfi.

Ancaman itu ia terima setelah dua hari sebelumnya Kantor Pemerintah Kabupaten Pemekasan dipadati aktivis PMII Pamekasan yang menggelar aksi penolakan pertambangan illegal.

Sejak tahun lalu, ia bersama aktivis PMII Pamekasan lantang menolak pertambangan illegal di Kabupaten Gerbang Salam ini. Ancaman dan intimidasi telah ia alami beberapa kali. Mulai dari pemecatan hingga ancaman pembunuhan mewarnai perjuangannya.

“Iya benar (dapat ancaman), dan ancaman itu sudah beberapa kali, ada yg melalui telepon dan juga ada yg melalui temen-temen dekat yang ketemu dengan salah satu preman dan menyampaikan salam ke saya,” aku Lutfi kepada Beritabaru.co.

Memperjuangkan keadilan ekologi juga membuat Lutfi harus merelakan jabatannya di Badan Perangkat Desa (BPD). Dengan dalih habis massa kontrak dan tak dapat diperpanjang, ia dipecat.

Berita Terkait :  3 Menteri Hadir Dalam Pelepasan Ekspor Produk Tani Jawa Timur

Namun, mahasiswa Universitas Madura ini menyangka pemecatan yang dialaminya merupakan buntut dari advokasi yang ia lakukan. “Sebab di desa saya itu juga ada tambang ilegal dan perusahaan angkutan tambang ilegal,” ungkap Lutfi.

Ancaman yang ia alami, Lutfi menambahkan, menjadi risiko dari perjuangannya. “Seumpamanya saya harus gugur gara-gara mengadvokasi tambang ilegal yg ada di Pamekasan, maka pesan saya jangan berhenti mengadvokasi tambang ilegal yg ada di Pamekasan,” pesannya.

Berita Terkait :  3 Menteri Hadir Dalam Pelepasan Ekspor Produk Tani Jawa Timur

Lutfi juga berpesan kepada semua kader PMII Pamekasan untuk tetap waspada tanpa mengendorkan semangat juang. “Tetapi jika ancaman tersebut semakin nyata maka kami akan bawa ke penegak hukum,” ujarnya.

Di samping itu, Lutfi menilai Pemkab merupakan pihak yang paling bertanggung jawab. Sejauh ini, Pemkab tetap diam dan tidak ada penindakan tegas terhadap maraknya tambang-tambang illegal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TERBARU