Gagal Realisasikan Janji Politiknya, PMII Pamekasan Beri Rapot Merah Bupati dan Wabup

Berita Baru Jatim, Pamekasan — Memasuki bulan Ramadan ke 7 hari, Pengurus Cabang PMII Pamekasan memberi rapot merah kepada bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan Raja’e, Kamis (30/4) di depan taman Ronggo Sukowati Pamekasan.

Dalam aksinya mahasiswa mengikuti imbauan protokol pemerintah dengan memakai masker dan menerapkan physical distancing.

“PMII Pamekasan memberikan rapot merah kepada Pemkab Pamekasan sebab gagal dalam hal reformasi birokrasi,” kata Ketua PC PMII Pamekasan, Moh Lutfi, Kamis (30/4).

Dilansir dari Maduradotcom, Lutfi mengatakan bahwa rapot merah merupakan simbol kegagalan Bupati Baddrut Tamam dan wakilnya Raja’e untuk mewujudkan jargon yang dibanggakannya, yaitu Pamekasan Hebat. Dalam hal ini adalah tentang reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Pamekasan.

Dia menambahkan, bahwa reformasi birokrasi atau rotasi jabatan yang dilakukan oleh bupati Pamekasan sejauh ini tidak mencerminkan semangat baru untuk merubah kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten yang lebih baik. Sebab, dalam pergantian OPD banyak pemilihan pimpinan yang tidak tepat.

“Ada aroma kolusi dalam reformasi birokrasi yang digembar gemborkan tidak ada jual beli jabatan, Banyak dinas yang di isi oleh PLT dan beberapa orang double jabatan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan beberapa OPD yang dianggap gagal. Antara lain Dinas sosial (Dinsos), yaitu Syaiful yang tidak kooperatif dalam memimpin instansinya, serta data yang dimiliki DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) tidak sedikit yang amburadul.

“Dinsos tidak diganti padahal sudah jelas gagal memetakan penyandang kesejahteraan sosial dengan terbuktinya data yang amburadul. Misalnya data PKH, BPNT, BLT Kemensos dan BLT DD,” sambungnya.

Selanjutnya, dia juga mengatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, Akmalul Firdaus sudah waktunya untuk diganti. Sebab, dia sudah gagal dalam pembangunan penanggulangan di Pamekasan dan tidak tepat dalam pandemi Covid-19.

“Serta Dinas ketahanan pangan yang tidak serius dalam mewujudkan reforma agraria. Terbukti OPD ini dijabat PLT beberapa tahun terakhir,” tandasnya. [*]