Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Gemas Jatim Deklarasi Sahkan RUU P-KS
Gemas Jatim Deklarasi Sahkan RUU P-KS

Gemas Jatim Deklarasi Sahkan RUU P-KS

Berita Baru Jatim, Surabaya– Tertanggal 17 September 2019 Gerakan Masyarakat Jawa Timur (Gemas Jatim) Mendesak Pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) bertempat di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.

Gemas Jatim gabungan dari bebepara lembaga. Diantaranya, Forum Pengada Layanan (FPL), SAVY AMIRA, Koalisi Perempuan Ronggolawe WCC Tuban Rumah Perempuan Mandiri,  Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, KOPRI PKC JATIM, Gaya Nusantara, IMM, GUSDURIAN, IPPI, Voice of Youth, ALIT, Jaringan Perempuan Penggerak, Sahabat Perempuan, KPI JATIM, Arek Feminis, GA4P Lamongan, Pattiro Gresik, Fatayat NU, Konde, SAPUAN Blitar, DIVA Ponorogo, WCC Pasuruan, Eka Rahmawati (individu pemerhati perempuan), LBH Jentera Perempuan, WCC DIAN MUTIARA Malang.

Berikut siaran pers dari gerakan masyarakat jawa timur (Gemas Jatim):

Salam keadilan untuk korban kekerasan seksual.

GEMAS JATIM, gabungan yang terdiri dari individu dan lembaga yang memberikan layanan sebagai bagian dari Jaringan kerja dari beragam organisasi masyarakat sipil seluruh Indonesia, menagih janji DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang tidak kunjung di SAHKAN dan terkesan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal.

GEMAS juga mengamati telah terjadi penyebaran fitnah yang sistematis dan meluas dalam bentuk propaganda yang membelokkan substansi RUU P-KS dalam bentuk ujaran-ujaran yang negatif dan penuh kebencian. Seperti Awal tahun 2019 beredar di sosial media yang menuduh secara ekstrim bahwa RUU P-KS itu pro zina dan LGBT, dua kata yang menghasut publik untuk menolak pengesahan RUU tersebut. Saat ini, tuduhan itu diperluas menjadi lebih ekstrim lagi, bahwa RUU P-KS dituduh sebagai semangat kebebasan seksual yang diusung kelompok feminis untuk membuka pintu-pintu kemaksiatan, dan pelecehan terhadap syariat Islam dan Pancasila. Tuduhan-tuduhan tersebut tentu saja sangat melukai hati korban, membuat banyak orang ketakutan, bahkan lebih menakutkan dari kasus kekerasan seksual itu sendiri. Dampak fitnah tersebut, banyak orang menolak pengesahan RUU P-KS tersebut.

Sepanjang tahun ini, sejalan dengan Kemenkominfo dan KPPPA, GEMAS terus melakukan klarifikasi untuk meluruskan pandangan negatif yang ekstrim tersebut antara lain:

RUU P-KS dibentuk dan dibangun oleh sejumlah kelompok pendamping korban kekerasan seksual yang jumlahnya semakin bertambah. Kasus perkosaan YY adalah awal mula ledakan protes publik bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual yang sadis dibiarkan begitu saja dan tidak ada perangkat hukum khusus untuk mencegah dan melindungi korban dari  persoalan kekerasan seksual.

RUU P-KS adalah solusi atas situasi “Darurat Kekerasan Seksual”. Komnas Perempuan merilis catatan tahunan 2018, jumlah kasus kekerasan seksual naik menjadi 406.178 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 348.466. Jawa Timur menduduki peringkat ke 2 terbanyak kasus kekerasan.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa tahun ini kasus kekerasan seksual juga meluas di dunia siber, meningkatnya kasus inses dan meningkatnya perkosaan perempuan disabilitas. Menurut Komnas Perempuan, banyak hal yang tidak dapat dilakukan melalui perangkat hukum yang ada saat ini sehingga diperlukan perangkat hukum KHUSUS dalam mengatasi situasi mengerikan tersebut, karena persoalan yang semakin kompleks dan luas.

RUU P-KS memberi payung hukum untuk dapat tercegahnya dampak kekerasan seksual yang berjangka panjang yang mengena pada kesehatan fisik, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi korban, gangguan kronis dan mempengaruhi munculnya perilaku kesehatan yang negative, bahkan hingga pembunuhan, kematian maternal, kematian yang berhubungan dengan AIDS.

Dari penjelasan diatas, RUU P-KS sangat di butuhkan masyarakat Indonesia dan akan sangat membantu mempermudah aparat hukum mengidentifikasi setiap kasus yang sedang di tangani.

Untuk itu, kami menegaskan kembali bahwa RUU P-KS tidak ada hubungannya dengan kebebasan seksual, pro zina, maksiat dengan LGBT. Justru menitikberatkan pada perlindungan korban dan menghukum pelaku dalam berbagai tingkat, dengan berbagai pola kekerasan seksual yang terjadi.

Atas situasi yang menyakitkan ini maka GEMAS JATIM dengan keras menyatakan:

Penolakan, penundaan, penghasutan atau fitnah dan penghinaan terhadap pengesahan RUU P-KS. Atas situasi ini sesungguhnya telah mempermainkan dan menyakiti perasaan seluruh korban di Indonesia.

Pengabaian terhadap klarifikasi dan penolakan melakukan dialog atas penyebaran informasi tentang RUU P-KS yang dimaknai secara negatif dan fatal, menunjukkan tidak adanya political will.

Pengabaian dan penolakan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah dikuasai oleh sekelompok orang yang ingin mempertahankan “budaya perkosaan,” dan justru melanggengkan para pelaku kejahatan seksual. Sehingga Bangsa Indonesia terancam dan dikuasai oleh orang-orang yang membela pemerkosa atau pelaku kekerasan seksual, dan menganggap enteng kekerasan seksual yang terjadi pada korban.

Ditundanya pengesahan dan penolakan RUU P-KS sangat menunjukkan bahwa para wakil rakyat terutama Komisi VIII (Anggota Panja), tidak memberikan akses perlindungan dan keadilan pada korban. Kasus kekerasan seksual dianggap remeh dan malah asik bermain-main politik untuk kepentingan dirinya sendiri.

Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat negara, seharusnya menjadi pembela masyarakat yang mengalami kekerasan seksual, membuka dialog bila ada perbedaan pendapat, mengecek ulang kembali seluruh RUU yang mudah diakses, sebelum membuat pernyataan.

Berdasarkan keseluruhan hal di atas, menuntut DPR RI untuk:

Membahas DIM (Daftar Inventarisir Masalah) RUU dan membentuk tim perumus, guna memastikan pembahasan RUU dilaksanakan pada bulan September 2019 sesuai jadwal.

Mengesahkan RUU P-KS yang memastikan jaminan perlindungan korban melalui ketentuan (a) pemidanaan pelaku, (b) hukum acara pidana khusus penanganan kasus, (c) perlindungan dan pemulihan hak korban.

Mendesak DPRD Provinsi Jawa Timur untuk:

DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah dilantik periode 2019-2023 lebih peka terhadap perlindugan perempuan dan anak dengan turut mendorong Panja RUU P-KS DPR RI untuk pengesahan RUU P-KS menjadi payung hukum KHUSUS bagi Pencegahan Kekerasan Seksual, Perlindungan dan Penanganan korban Kekerasan Seksual.

Demikian siaran pers ini disampiakan. Salam keadilan untuk korban kekerasan seksual. Gerakan Masyarakat JATIM Sahkan RUU-P-KS

Narasumber:

NKE Triwijati (SAVY Amira) 082233153933

Nunuk Fauziyah (FPL wilayah JATIM-BALI) 081332776172

Khusnul (Korlap GERMAS JATIM) 082234614484

beras