Mahar Lima Juta Organisasi Biru Kuning

Berita Baru Jatim, Bondowoso – Adanya biaya pendaftaran bagi calon Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Bondowoso harus membayar uang mahar Rp 5 Juta dalam momentum Musyawarah Cabang (Muscab) II menuai berbagai kritikan pedas dari sejumlah kalangan.

Salah satu kritikan itu datang dari H. Nurhadi Idris, alumni PMII 1992 Malang, yang menyatakan bahwa aturan dari panitia Muscab harus membayar uang pendaftaran sebenarnya tidak sesuai dengan tradisi Nahdlatul Ulama (NU).

“Aturan mengenai proses pendaftaran calon dari awal, itu sudah mencerminkan pemaksaan seseorang untuk mencari sebuah jabatan dan itu sudah tidak demokratis,” ungkapnya pada media, Jumat (3/9).

Nurhadi menerangkan, jika mengaca kepada tradisi organisasi Nahdlatul Ulama baik dalam acara Konferensi atau Muscab sejak dahulu mestinya calon itu prosedurnya dicalonkan atau diusulkan oleh anggota.

“Itu mestinya muncul di arena konferensi yang muncul dari keinginan peserta untuk mencalonkan seseorang yang dianggap baik dan layak,” imbuhnya.

Dia menilai, adanya mahar pendaftar ini sudah mengajarkan seseorang ambisi terhadap sebuah kekuasaan dan menghapus budaya untuk tidak mencari jabatan.

Mengaca ke tradisi NU kata Nurhadi, orang itu maju sebagai calon ketika dicalonkan atau diusulkan.

“Sebenarnya Muscab IKA PMII ini bukan pemilihan kepala daerah yang memiliki otoritas mutlak, cuma ketua yang bersifat kolegial,” ujarnya.

Dia menambahkan, hal penting yang harus disorot dari proses aturan pendaftaran seperti Muscab ini sangat lebih buruk dari Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), bahkan lebih buruk dari proses-proses kenegaraan.

“Kalau melihat dari pemilihan presiden, gubernur, dan bupati, bahkan kepala desa, kan tidak ada biaya pendaftaran, semuanya kan gratis,” terangan.

Menurutnya, jika sudah menggunakan biaya, apa lagi sudah perang angka-angka, maka itu sangat mengancam bagi potensi-potensi SDM kader alumni PMII untuk berkembang yang terhalang oleh angka-angka yang sebenarnya tidak perlu muncul di sana.

“Muscab saat ini sangat parah, bupati saja tidak ada biaya pendaftaran, padahal khidmatnya lebih luas dan lebih besar dari sekedar IKA PMII. Ini yang terlalu over dan terlalu genit panitia ini,” ujarnya.

Pihaknya sangat menyayangkan, mestinya mahar pendaftaran dihindari, sebab akan memperburuk citra IKA PMII kedepan.

Dan yang lebih ironi, lanjutnya, ini akan bisa menjadi contoh yang tidak baik bagi adik-adik yang berproses di PMII dan tentu menjadi preseden buruk bagi proses pengkaderan di PMII. 

Kasarnya, mengajarkan judi dan mengajari transaksional mahar jabatan, yang tentunya sangat kontraproduktif dengan nilai-nilai NDP PMII, norma dasar pergerakan,

“Aturan pendaftaran ini jelas-jelas sudah kontradiksi dengan etika dan nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang diajarkan oleh para ulama,” pungkasnya.