Pemkab Lumajang Terima Ratusan Aduan Masyarakat tiap Tahun, Masalah Jalan Rusak, Penerangan Jalan hingga Bansos

Berita Baru, Lumajang – Jumlah aduan masyarakat terkait pelayanan pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengalami peningkatan setiap tahun.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Lumajang Mustaqim mengatakan, pada 2021, jumlah aduan masyarakat yang dihimpun melalui Diskominfo berjumlah 226 aduan.

Pada 2022, jumlahnya meningkat lebih dari 100 persen menjadi 466 aduan. 2023, peningkatan jumlah aduan kembali terjadi yakni sebesar 17,6 persen menjadi 548 aduan.

Mustaqim menyebut, peningkatan jumlah aduan masyarakat disebabkan bertambahnya ruang yang disediakan pemerintah untuk masyarakat melaporkan keluhan atas kurangnya pelayanan pemerintah.

Menurutnya, pada 2021, pemerintah hanya menyediakan ruang pengaduan melalui laman laporlumajang.lumajangkab.go.id yang bisa diakses lewat web maupun aplikasi.

“Awal kita hanya pakai portal pengaduan via website laporlumajang milik Pemkab, ternyara responnya baik dan mulai banyak yang mau menyampaikan aspirasinya,” kata Mustaqim, Jumat (6/9/2024).

Tahun berikutnya, meski hanya menggunakan ruang pelaporan yang serupa, jumlahnya justru meningkat lebih dari 100 persen.

Mustaqim berdalih, kala itu, semakin banyak masyarakat yang paham caranya melapor dan sadar akan kebutuhannya sendiri.

“Tahun berikutnya kita sudah maksimalkan informasi ke masyarakat bahwa mereka bisa lapor kalau ada keluhan,” dalihnya.

Baru pada 2023, ruang pelaporan ditambah. Selain via website Pemkab Lumajang, bisa juga melalui grup facebook Lapor Lumajang, dan SP4N Lapor yang terintegrasi dengan Kemenpan-RB.

“Melihat antusias masyarakat yang besar kita tingkatkan ruangnya agar semua masyarakat bisa mengakses, jadi kita buka di facebook yang memang paling banyak diminati oleh masyarakat kita,” jelasnya.

Sebagai informasi, pada 2024 sampai bulan Juli, Diskominfo Lumajang sudah menghimpun 386 laporan dari masyarakat.

Laporan itu, kata Mustaqim, selama ini didominasi oleh keluhan masyarakat tentang kondisi jalan yang rusak, penerangan jalan yang mati, hingga bantuan sosial yang diterima tidak tepat sasaran.

“Masih pada masalah kebutuhan dasar seperti jalan yang rusak, penerangan jalan yang mati, kemudian bantuan sosial kadang protes kok gak dapat,” terangnya.

“Kalau kesehatan malah jarang karena sekarang hampir semua masyarakat bisa mengakses kesehatan, bahkan bisa digratiskan untuk yang masuk kategori kurang mampu,” lanjutnya.

Mustaqim mengimbau, masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Tidak hanya melalui portal yang telah disediakan, namun bisa melalui forum resmi seperti musyawarah tingkat desa hingga kabupaten.

“Kami ingin masyarakat Lumajang lebih aktif lagi menyampaikan aspirasinya supaya pemerintah dalam menyusun program mempunyai ukuran dan sesuai keinginan masyarakat,” pungkasnya.