PMII Bojonegoro Desak DPRD Bersama-sama Tolak Kenaikan BBM Subsidi

Berita Baru, Bojonegoro – Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka membawa lima tuntutan diantaranya mendesak DPRD Bojonegoro untuk ikut menolak kenaikan harga BBM subsidi.

Ketua PC PMII Bojonegoro Herri Siswanto mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah menuai polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dampak pandemi covid-19. Kebijakan ini tentu sangat merugikan masyarakat Indonesia, karena semua kebutuhan yang mengandalkan BBM subsidi otomatis ikut naik.

“Kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia,” katanya, Senin (12/9/2022).

Dia mengatakan, kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat. Menaikkan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara.

Sebab, sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak. Dan perlu diketahui kenaikan harga BBM di semua jenis meliputi BBM jenis Pertalite yang semula sebesar Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, jenis solar yang saat ini sebesar Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan harga pertamax menjadi Rp 14.500 per liter tentu sangat memukul ekonomi masyarakat kecil.

“Para buruh, kaum tani, nelayan, pekerja angkutan kota, ojek online, UMKM, pedagang warteg, kaki lima, hingga pedagang asongan tentu akan sangat terdampak dan pasti menambah angka kemiskinan,” kata Herry sapaan akrabnya.(kn)

Karena itu, lanjut dia, merespon sejumlah persoalan tersebut, PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro bersikap :

1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi
2. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak (mafia BBM)
3. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran
4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran
5. Mendesak DPRD Bojonegoro untuk ikut menolak kenaikan harga BBM.