Presiden Soekarno Seorang Diktator

Berita Baru, Jakarta – Presiden Soekarno termasuk salah satu tokoh dalam sejarah yang terbilang diktator. Namun, masih banyak pengikutnya yang mengidolakan Presiden Soekarno karena menjadi seorang pejuang kemerdekaan. Meski demikian ada pula yang mengkritik keras terhadap tindakannya yang seolah merongrong demokrasi. Bahkan, ada pula yang menganggap presiden ini sebagai diktator yang sangat otoriter.

Masa kepresidenan Soekarno mulai dari tahun 1945 hingga 1967. Dalam catatan sejarah terdapat kebijakan yang otoriter, seperti adanya peristiwa Nasakom. Oleh karena itu, ia mendapatkan tudingan sebagai seorang diktator.

Berawal dari Dekrit 1959, yang lebih populer dengan dekrit 5-7-1959. Kabarnya saat mengumumkan dekrit ini akan mengatasi masalah dan negara yang berada di ambang perpecahan. Sebab, adanya demokrasi terpimpin, maka Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang luas dalam menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan negara.

Bahkan Presiden memiliki kekuasaan hampir di seluruh bidang pemerintahan. Kekuasaan Soekarno sebagai presiden Indonesia yang sangat dominan. Untuk itu, kehidupan politik menjadi tidak tumbuh secara demokratis. Sehingga muncul gugatan yang menyebut jika Presiden ini sebagai diktator. Tak hanya itu, Presiden Soekarno juga mulai memenjarakan sejumlah lawan politiknya.

Pemimpin yang Berkuasa Cukup Lama

Pasalnya seorang pemimpin berkuasa terlalu lama akan cenderung menjadi diktator, termasuk Presiden Soekarno. Hal tersebut yang terjadi dengan pemimpin tanah air Indonesia. Presiden Soekarno sepertinya juga tidak luput dari kecenderungan tersebut. Apalagi terjadi serangkaian upaya pembunuhan pada dirinya, sehingga Soekarno menjadi keras terhadap lawan-lawan politiknya. 

Bahkan tanpa pengadilan maupun dasar yang jelas, Soekarno juga memenjarakan orang yang berseberangan dengan dirinya. Tak hanya itu, Soekarno membredel surat kabar yang juga berseberangan pada dirinya. Selanjutnya ada saat-saat gelap politik Demokrasi Terpimpin.

Sebelumnya, Mohammad Hatta memilih mundur atas jabatan sebagai wakil presiden. Dwitunggal tersebut yang telah lama berpisah. Sementara Hatta yang memilih berdiri dari luar pemerintahan. Kemudian mengkritisi pemerintahan dari Soekarno yang semakin otoriter melalui tulisan yang cemerlang di berbagai surat kabar.

Soekarno Memenjarakan Tokoh Penting

Soekarno menangkap Sutan Sjahrir, M Roem, Anak Agung Gde Agung, Prawoto Mangkusasmito, serta beberapa lainnya. Sebab, ada tuduhan terlibat percobaan pembunuhan serta membahayakan cita-cita revolusi. Namun, tuduhan tersebut tidak pernah terbukti.

Anggapan Soekarno seorang diktator karena menangkap dan memenjarakan sejumlah tokoh di Wisma Wilis Madiun, padahal bukan orang biasa. Sutan Sjahrir merupakan perdana menteri dan menteri luar negeri Indonesia yang pertama kali.  Sjahrir juga mendirikan Partai Sosialis Indonesia dan menganggapnya terlibat pada pemberontakan PRRI/Permesta.

Padahal Sjahrir bersama Hatta dan Soekarno berdiri bersama saat hal genting terjadi maupun awal kemerdekaan. Namun tahun 1962 cukup ironis, Soekarno menangkap Sjahrir bekas rekan seperjuangannya sendiri. Bangsanya sendiri yang memenjarakan Sjahrir, meski sebelumnya memperjuangkan selama puluhan tahun untuk merdeka.

Kesehatan Sjahrir selama menjadi tahanan semakin memburuk. Sehingga harus membawanya ke Zurich, Swiss untuk menjalani perawatan hingga meninggal tanggal 9 April 1966 saat berusia 57.  Saat meninggal yang masih berstatus sebagai tahanan. Jenazah Sjahrir pulang dari Swiss, lalu Presiden Soekarno memberi gelar pahlawan nasional untuk Sjahrir.

Sementara anggapan lain Soekarno seorang diktator karena memenjarakan Mohamad Roem dan Prawoto Mangkusasmito sebagai tokoh Partai Masjumi. Sebab, menganggap partai tersebut juga terlibat pemberontakan PRRI/Permesta. Sama halnya dengan Sjahrir, M Roem juga menjadi teman seperjuangan dari Soekarno. 

Dengan adanya sistem demokrasi terpimpin, maka Presiden Soekarno memiliki kekuasaan besar maupun tidak terbatas. Hal tersebut yang membuatnya bisa membatasi kebebasan sipil serta politik. Bahkan Presiden juga bisa melakukan tindakan-tindakan represif pada lawan politiknya.