PMII Situbondo: Berantas Mafia Tambang Ilegal

Berita Baru, Situbondo – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Situbondo, menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Situbondo, pada Kamis (20/06/2024).

Ratusan massa aksi yang merupakan perwakilan dari lima perguruann tinggi yang ada di Kabupaten Situbondo.

Mereka mempertanyakan banyaknya aktivitas pertambangan ilegal yang berada di wilayah Situbondo.

Adapun titik awal aksi berada di alun-alun Situbondo kemudia berjalan kaki sembari membawa keranda mayat menuju ke Mapolres Situbondo.

Namun, di tengah perjalanan polisi telah menutup akses jalan menuju Mapolres Situbondo memakai kawat berduri, Massa aksipun tidak bisa masuk dan berupaya membuka paksa pagar kawat berduri tersebut.

Situasi menjadi memanas, akan tetapi setelah Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto bersama para kepala satuan menemui dan bernegoasiasi dengan para mahasiswa, aksipun mulai reda.

Akhirnya pagar kawatpun dibuka dan massa aksi dapat menyampaikan aspirasinya di depan Mapolres Situbondo. 

Selanjutnya, massa aksipun kemudian bergerak masuk dan setibanya di Mapolres Situbondo, mereka menggelar tahlil dan do’a bersama di depan keranda mayat yang dibawanya sebagai aksi simbolik bahwa hukum di Situbondo telah mati.

Tak hanya itu, sebagai bentuk komitmen para mahasiswa meminta Kapolres menandatangani apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, yakni memberantas mafia tambang ilegal yang ada di Kabupaten Situbondo.

Ketua PC PMII Situbondo, Lukman Nurkholis mengatakan jika pihaknya telah menemukan beberapa data tambang di Situbondo yang tidak sesuai regulasi, namun pihak kepolisian membiarkannya.

Untuk itu, dia menyampaikan jika ia dan massa aksi meminta agar aparat penegak hukum (APH) menindak tegas mafia-mafia tambang yang ada di Situbondo sampai tuntas.

Sementara itu, Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto menyebut, ada beberapa tuntutan yang disampaikan para aktivis PMII itu, di antaranya terkait tuntutan persoalan mafia tanah dan tambang ilegal.

“Mereka minta tambang yang pengoperasianya tidak sesuai agar ditindak tegas, kita perlu bersama mengecek aktivitas tambang yang dimaksud. Jika terkait pidana akan kita teruskan sesuai dengan tupoksi masing masing,” pungkasnya.