Soal Kedaulatan Data Kita

Oleh: Ach Taufiqil Aziz (Dosen Institut Sains dan Teknologi Annuqayah)

Barangkali kita adalah salah satu di antara banyak orang yang sering mengepalkan tangan dan berteriak bahwa NKRI harga mati demi menjaga kedaulatan tanah air Indonesia. Teriakan ini biasanya diiringi dengan komitmen menjaga persatuan. Kita mungkin lupa bahwa ada yang juga penting selain tanah dan air. Yakni tentang kedaulatan data kita. 

Dulu penjajahan di muka bumi berlangsung dengan menguasai tanah, air dan kekayaan alam. Tetapi sekarang data juga berharga dan sama pentingnya dengan tanah. Orang yang data pribadinya diketahui dan dibuka oleh pihak lain, secara tidak langsung ia telah ‘dijajah’ dalam makna lain.

Soal pentingnya data pribadi ini, jagad Twitter digemparkan oleh kemunculan hacker Bjorka yang membuka dengan terang data pribadi sejumlah tokoh. Mulai dari Deny Siregar, Puan Maharani, Erick Thohir dan bahkan Luhut Panjaitan. Netizen malah meresponnya dengan minta data tentang kasus kematian Munir, Pemilu 2019 dan kasus lainnya yang masih kontroversial. 

Mungkin saja, netizen kesal dengan kebijakan pemerintah beserta dengan penanganan kasus lain yang dirasa belum adil, lalu pada sisi lain menganggap hacker sebagai pahlawan. Tetapi kalau dipikir dengan dalam, sebagai warga negara, saya cukup cemas dan was-was tentang keamanan dan kedaulatan data kita. 

Logika sederhananya, kalau keamanan para pejabat saja dengan mudah dibuka dan dikuliti, bagaimana dengan kita sebagai rakyat biasa. Kalau lembaga pemerintahan yang ditopang dengan anggaran besar saja jebol, bagaimana dengan kita yang kadang sering lupa password di setiap aplikasi. Kita harus menyalakan tanda bahaya agar sama-sama menjaga kedaulatan data kita.

Data pribadi itu adalah benda berharga yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat kita telah terbiasa dengan menggunakan handphone, m-banking dan uang digital. Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi pintu masuk untuk merangsek ke dalam ruang privasi kita. Bisa jadi akan merenggut kita sebagai manusia merdeka.

Kemenkominfo Bisa Apa?

Ada dua pernyataan dari pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang sebenarnya agak menggelitik. Yakni soal hacker jangan menyerang dan juga imbauan kepada publik untuk jaga identitas diri dengan sering-sering ganti password. Ini sebenarnya bisa membuat kita kesal. Karena yang semestinya dilakukan adalah bukan meminta hacker tak menyerang, tapi memperkuat keamanan dari data kita. 

Pun demikian saat kita diminta ganti password. Sebenarnya yang memiliki data NIK adalah Kemenkominfo. Kita masih ingat saat mau registrasi kartu ponsel, harus memasukan NIK. Kemenkominfo mestinya harus menjaga dan melindungi data kita. Bukan malah sebaliknya meminta kita untuk ganti password. 

Bagi saya dalam situasi ini yang bisa dilakukan oleh Kemenkominfo adalah berhenti untuk membuat kebingungan dengan melempar pernyataan lucu dan menambah kesal publik. Apalagi terkesan saling lempar tanggung jawab dan cuci tangan. Benahi dan perkuat sistem keamanan kita. Tugas negara harus memastikan kedaulatan dan keamanan data kita.

Kalau keamanan dan kedaulatan data gampang bocor, publik tentu berhak curiga dan menduga bahwa anggaran Kemenkominfo sebesar 26,278 triliun pada tahun 2022 tidak digunakan dengan semestinya dan sesuai alurnya. Yang jadi korban adalah rakyat. Sudah data pribadi rentan bocor, lalu anggaran yang besar untuk apa?