Zulfikar Arse: Penundaan Pemilu di Tengah Pemulihan Ekonomi Sudah Tidak Relevan

Berita Baru, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai perlu dilakukan refleksi menyeluruh atas apa yang terjadi saat ini, termasuk mengenai wacana penundaan Pemilu yang sedang gencar dibicarakan. Meski Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Golkar dalam keterangan tertulisnya taggal 24 Februari lalu, mengatakan bakal meneruskan aspirasi petani sawit di SIak, Pekanbaru soal perpanjangan masa jabatan Jokowi.

Setidaknya sudah ada tiga partai yang mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN). Kedua partai tersebut menggunakan alasan ekonomi untuk menunda Pemilu 2024. Berbeda, Golkar mengklaim bahwa perpanjangan masa jabatan presiden berangkat dari aspirasi petani sawit.

Dalam acara Millenial Talk bertajuk Menakar Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rabu (9/3), Zulfikar memaparkan refleksi terkait penguatan dasar negara. Menurutnya, sebagai anggota DPR RI, sebagai anggota MPR, dan sebagai bagian dari penyelenggara negara, harus melandaskan, dan punya pegangan yang kuat dalam berpemerintahan dan bernegara. “Dan itu yang harus kita tegakkan,” kata Zulfikar.

Zulfikar pun mengajak seluruh elemen, dalam paparan refleksi yang kedua, untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Makruf sampai 2024. “Kita pastikan, program-program yang belum tuntas, harus berhasil kita laksanakan, harus diselesaikan sampai 2024.”

Lebih-lebih, ia melihat ada hal menarik dari Presiden. Ia menilai meski Joko Widodo sudah memimpin dua periode, bagi Zulfikar, Presiden tetap ingin menunjukkan kinerja yang makin bagus. Refleksi ketiga, Zulfikar mengatakan agar tidak mempertanyakan atau bahkan menyangsikan komitmen dari Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintah.

“Kalau saya, saya hormati, dan kita jaga kita dukung untuk beliau benar-benar tegak dengan konsistensi beliau itu,” katanya. “Berarti dia ingin meninggalkan legacy yang baik, bahkan, menurut saya, beliau ingin diteladani oleh generasi mendatang.”

Refleksi Keempat, Zulfikar menilai bahwa terlalu cepat berbicara Pemilu. Baginya, perbincangan Pemuli itu seharusnya setahun sebelumnya. Ia merasa heran, di awal-awal bahkan sudah membicarakan pengganti Jokowi. Padahal dalam budaya Jawa, ia menerangkan, ada istilah irep-irep. Yang menjabat masi jumeneng.

Disinggung terkait wacana penundaan pemilu, Zulfikar merujuk pada Undang-Undan No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa terdapat 4 hal yang dapat menyebabkan ditundanya pesta demokrasi, yaitu terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang menyebabkan seluruh tahapan tidak dapat dilakukan.

“Bahkan kalau 4 hal itu mencapai 40 persen provinsi dan 50 persen pemilih tidak bisa menggunakan pemilihnya, atas usul KPU, presiden bisa menunda pemilu seluruhnya. Ada itu, pasal 33 ayat 3,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulfikar juga mengkritik statemen dari Ketua KPU Arief Budiman yang mengatakan bahwa pemilu dapat ditunda jika tidak anggarannya.

“Pilkada juga menggerakkan roda ekonomi. Pengalaman kita, memang tidak pernah menjadikan uang menjadi alasan. Kita selalu punya uang, untuk membangun, untuk Pemilu,” katanya. Karena itu, menurut Zulfikar, penundaan Pemilu di tengah pemulihan ekonomi sudah tidak relevan.

“Mindset dan culture set harus disesuaikan, sekali kita set back, maka kita akan lama lagi, dan kita akan butuh biaya sosial, biaya kapital yang luar biasa untuk memperbaikinya. Karena itu, apa yang sudah kita capai ini, mari kita terus lembagakan dengan mindset dan culture yang menyesuaikan dengan semangat kita untuk semakin defining democracy,” pungkasnya