Syamsuddin Abdillah: PMII Menjadi Jembatan Penghubung antara Kepentingan Masyarakat dan Pengambil Kebijakan

Berita Baru, Trenggalek – Pemaparan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lingkungan Hidup berlangsung seru, Kami (30/06/2022) malam. Kegiatan debat kandidat kedua yang digelar oleh Badan Pekerja Koordinator (BPK) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu bertempat di Gedung Bhawarasa, Trenggalek.

M. Syamsuddin Abdillah, Calon kandidat Ketua Umum PKC PMII Jatim itu memulai paparannya dengan mengutip Mahbub Djunaidi, yang menyebutkan bahwa HAM itu sama pentingnya dengan sepiring nasi.

“Ketua Umum pertama PB PMII sudah memberikan gambaran. Esensinya sahabat Mahbub Djunaidi menginginkan kader-kader PMII, untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang ada di bawah. Termasuk dirinya sendiri, termasuk anaknya sendiri, bahwasanya HAM itu harus dilindungi, di semua golongan,” kayanya.

Begitu pula tentang lingkungan hidup dan agraria. Hal itu takbisa dipisahkan, ia melanjutkan, dengan yang namanya gerakan. Ia menyinggung gagasan saat debat pertama, yakni PMII Jatim harus menjadi katalisator gerakan.

“Menjadi jembatan penghubung antara kepentingan masyarakat dan pengambil kebijakan.” Sebab, menurutnya berbicara gerakan ataupun pengawalan kebijakan PMII tidak sendiri. “Kita bersama masyarakat.”

Untuk melibatkan masyarakat, katanya, PMII harus memberikan pendidikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga ikut terlibat dalam setiap pengawalan isu yang ada di daerahnya masing-masing. Ia mengatakan bahwa strategi itu telah ia gunakan saat menjadi Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Lamongan. Di tahun 2020 saat ia dan jajaran pengurusnya mengawal Perda RTRW tidak hanya elemen PMII atau mahasiswa saja.

“Tetapi bagaimana juga kita ingin memahamkan masyarakat bahwasanya lingkungan, sawah, ladang mereka itu juga penting untuk dipertahankan. Sehingga anak cucu mereka juga ikut juga menikmati,” kata Syamsuddin.

Kondisi itu, ia menginginkan PMII harus menjadi gerakan masyarakat, PMII harus menjadi katalisator gerakan, menjadi jembatan penghubung antara, kepentingan masyarakat.

“Sehingga pemerintah juga mendengarkan bahwasanya PMII juga bersama masyarakat,” tutupnya.